1. Pembangunan Perdesaan
Pembangunan daerah yang
berkemajuan dan berkeadilan serta pengembangan wilayah melalui sebuah review book sehingga kelihatan masalah
yang dihadapi, kelemahan dan keunggulan (Leading
Sector dan Mains Constrain). Apa
saja tantangan dan kebijakan yang prioritas untuk diambil oleh birokrasi dengan
mengambil kasus pembangunan di Sulawes Selatan atau kawasan Timur Indonesia.
v Pembangunan
Perdesaan
Ø Pembangunan
perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat kerja; terutama bagi
kawasan yang berbasiskan pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber
daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya; pengemnbangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan
perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan
fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntumgkan;
peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja,
dn tekhnologi; pengembangan social capital yang belum tergali potensinya
sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam
saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk
pertanian, terutama terhadap harga dan upa.
Ø Deaton
dan Nelson secara rinci menyebutkan apa yang dimaksud dengan pembangunan
peresaan, yaitu: “Alokasi fisik, sosial dan sumber daya manusia dalam pola
spasial yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk: 1) menyediakan pendapatan
untuk seluruh anggota keluarga, 2) pendidikan, kewirausahaan, tenaga kerja,
kewarganegaraan, 3) akses terhadap pelayanan kesehatan, 4) pengembangan ekonomi
regional dan ekonomi masyarakat (community
economics) yang secara nasional mampu membangkitkan kesempatan ekonomi
baru, 5) kepemimpinan dan struktur organisasi yang tepat yang menjamin ekonomi
dan kesehatan sosial, 6) lingkungan dan sumber daya manusia.
Ø Pembangunan
perdesaan merupakan pendekatan yang multifaset dan komprehensif terhadap
perubahan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, norma, sumber daya (sumber
daya alam, manusia, man-made capital)
dan juga aspek pasar dan pengambilan keputusan ditingkat local.
v Pembangunan
Daerah Yang Berkemajuan Dan Berkeadilan
Pembangunan daerah berkemajuan Yaitu
pembangunan daerah yang ingin melihat masyarakatnya sedkit demi sedikit mengalami
kemajuan atau peningkatan dalam taraf kehidupannya. Sedangkan pembangunan daerah yang berkeadilan
yaitu pembangunan yang memegang prinsip pemerataan disegala bidan atau aspek
pembangunan tanpa memihak pada satu daerah tertentu.
v Pengembangan
wilayah melalui review book
Yaitu suatu prose menjadikan sebuah wilayah berkembang
dengan segala potensi sumber daya yang dimilikinya dengan menggunakan review book (buku peninjauan) dimana
dengan dengan buku ini dapat diketahui model atau sistem perencanaan
pembangunan yang dapat digunakan dan masalah yang akan dihadapi dengan
penggunaan model atau sistem tersebut. Dan dapat diketahui pula kekurangan dan
kelebihan dari model atau system
pembangunan tersebut.
v Tantangan
dan Kebijakan Yang Prioritas Untuk Diambil Oleh Birokrasi Dengan Mengambil
Kasus Pembangunan di Sulawes Selatan atau Kawasan Timur Indonesia
Jawaban:
Persoalan yang mendominasi masyarakat
perdesaan saat ini adalah terjadinya deplesi sumber daya alam baik hutan, laut,
lahan pertanian, mineral dan air, akibat lemahnya perhatian terhadap
kelestarian lingkungan (ekologi), kelanjutan produksi dan dampak sosial.
Akibatnya rakyat Indonesia harus menanggung biaya soaial dan biaya ekologi yang
sangat besar antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin.
Permasalahan tinggnya angka kemiskinan juga menjadi permasalahan besar bagi
masyarakat di perdesaan khususnya dan bangsa ini pada umumnya.
Ada empat potensi krisis yang seyogianya
diantisipasimkarena sangat berpotensi dapat dialami bangsa Indonesia, apabila
tidak terjadi perubahan sikap dan tindakan dalam upaya pembangunan bangsa,
yaitu: 1) krisis pangan, 2) krisis energy, 3) krisis ekologi, dan 4)
kemiskinan. Mengantisipasi berkembangnya krisis tersebut diperlukan suatu
pergeseran paradigma serta arahan strategi dan kebijakan pembangunan bangsa ke
depan.
Ancaman krisis pangan dapat bersumber dari
factor iternal seperti: 1) terjadinya
kenaikan harga pangan dunia, 2) penurunan produksi pangan karena faktor iklim
dan penurunan luas areal panen di Negara-negara produsen pangan, 3) pengaruh
kenaikan harga minyak bumi yang berdampak pada kenaikan ongkos produksi, 4)
adanya perubahan iklim global dan konversi komoditas pangan global ke bahan
bakar nabati. Dan factor eksternal, seperti: 1) adanya konversi lahan pertanian
pangan untuk pemukiman, industry, dan infrastruktur pelayanan public, 2) luas
areal panenyang menurun, 3) kesulitan atau kendala dalam upaya meningkatkan
produktivitas, dll.
Antisipasi terhadap ancaman krisis energy
pada level desa tidak terlepas dari permasalahan ketergantungan terhadap energy
fosil bahan bakar minyak (BBM) yang secara nasional mencapai 65 persen, yang
sebagian besar untuk digunakan di sector transportasi. Hal ini mengindikasikan potensi
tejadinya ketidak pastiaan penyediaan energi akan sangat berpengaruh terhadap
upaya pembangunan pertanian di Indonesia termasuk di Sulawesi selatan.
Ketergantungan terhadap penyediaan energy
juga terjadi terkait dengan input pertanian, misalnya kendala penyediaan gas
alam ke industry pupuk telah menyebabkan ketidakpastian pasokan maupun harga
pupuk yang mempengaruhi produktivitas pertaian dan pendapatan petani. Hambatan
terhadap pembangunan pertanian berdampak pada pembangunan perdesaan dan
sebaliknya. Rendahnya asupan energy di bidang pertanian juga diikuti oleh
rendahnya tingkat konsumsi energy rumah tangga perdesaan. Hasil survey
menunjukkan kayu bakar masih menjadi bahan bakar utama untuk memasak bagi
keluarga di perdesaan jawa, Sumatra dan Sulawesi.
Antisipasi terhadap ancaman krisis ekologo
dapat dikenali potensi terjadinya krisis pada mega-biodiversity. Setiap tahun
kurang dari 2 juta hectare hutan di Indonesia mengalami degradasi. Kerusakan
hutan di wilayah-wilayah Indonesia termasuk Sulawesi selatan memicu timbulnya
krisis ekologi seperti krisis air, kekeringan, banjir, erosi, longsor,
sedimentasi, kekeruhan di pesisir dan laut, serta ancaman terhadap biota laut
seperti terumbu karang. Degradasi dan deforestasi hutan Indonesia ini bahkan
berpotensi member kontribusi pada perubahan iklim.
Menurut data BPS Indonesia dihadapkan pada
masalah kemiskinan yang tinggi dan inilh yang menimpa wilayah-wilayah di
Indonesia termasuk Sulawesi selatan dimana kemiskinan menjadi maslah yang
utama. Berbagai factor kemiskinan disebabkan olehkurangnya penguasaan sumber
daya produktif dan rendahnya kualitas sumbe daya manusia. Selain itu factor
stuktur ekonomi masih memposisikan penduduk miskin ini hanya sebagai penghasil
surplus, namun tidak menikmati surplus ekonomi yang dihasilkannya.
Arahan strategi kebijakan yang dapat
dilakukan pemerintah Sulawesi selatan antara lain:
1. Megintegrasikan
upaya peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan dengan proses
peningkatan pendidikan, perbaikan gizi dan kesehatan, yang disertai dengan
peningkatan kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi
kerakyatan.
2. Meningkatkan
akses sumber daya, sarana dan prasarana produksi, seperti irigasi,
transportasi, lahan, benih, pemasaran dan sebagainya.
3. Diversifikasi
pangan dengan teknologi tepat guna dan kearifan local yang lebih mengakar pada
masyarakat.
4. Integrasi
perenanaan energy di wilayah perdesaan antara penyediaan energi untuk kebutuhan
kegiatan produksi, peningkatan kesejahteraan, termasuk kelistrikan dan
internalisasi energy dalam pembangunan pertanian dan perdesaan tidak hanya
sebagai pemakai tetapi juga lebih berperan sebagai penyedia energi.
5. Mengutamakan
prinsip keberlanjutan dengan mengutamakan keseimbangan ekologi dan mencegah
degradasi sumber daya alam dan ligkungan.
2. Bentuk-Bentuk
Pembangunan
a.
Sustainability
development
Merupakan upaya mengurangi ketergantungan
kepada sumber daya yang tidak tergantikan (non-renewable)
dan menciptakam alternative seta tatanan ekologis, sosial, ekonomi, dan
politik, yang berkelanjutan di tingkat lokal.
b.
Community
development
Pembangunan pada tatanan ini bukan saja
mementingkan pada pertumbuhan ekonomi namun juga kualitas pembangunan dengan
mempertahankan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan serta nilai-nilai
kearifan local (local wisdom) yang
dapat menjadi katalisator pembangunan ekonomi.
c. Partisipasi
pembangunan
Partisipasi dapat didefenisikan sebagai
proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh
inisiatif pembangunan. Partisipasi merupakan materi yang esensial untuk
terjadinya demokrasi, karena demokrasi membutuhkan keterbukaan. Pada akhirnya
tujuan partisipsi adalah untuk meningkatkan keteguhan diri serta terbangunnya
control dan inisiatif masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya untuk
pembangunan.
d. Sivil society
dan social capitaly dalam pembangunan
v Sivil Society
Masyarakat
sipil atau sivil society merupakan golongan masyarakat desa dalam tatanan
masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat memberikan partisipasinya dalam
pembangun Indonesia kedepannya.
v Social Capitaly
Modal sosial atau social capitaly kini diakui sebagai salah satu pilar dari
pembangunan diantara tiga pilar lainnya yakni modal alam (natural capital), modal buatan (man-,ade
capitaly), dan sumber daya manusia (human
capitaly). Kekuatan modal sosial sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi
kini telah menjadi acuan para perencana di berbagai dunia. Ketika aspek
institusi ini melemah maka akan berimplikasi pada pembangunan makro secara
keseluruhan.
3. Sejarah Perkembangan
Paradigm Pembangunan Yang Dianut Di Indonesia Sejak Orde Baru Sampai Orde
Reformasi Saat Ini Beserta Kelemahan
Dan Kelebihannya.
a. Kegagalan
Mengadopsi Teori Modernisasi
Awal pembangunan di Indonesia tidak dapat
dipisahkan dari prinsip teori modernisasi prinsip teori ini mendorong interaksi
antara masyarakat berkembang dengan masyarakat modernakan merubah masyarakat
tradisional menjadi masyarakat modern. Implikasi pemikiran ini, seluruh
perencanaan pembangunan di Negara berkembang dilakukan secara teknokratis yang
tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan inisiatif
sendiri. Di Indonesia, perencanaan pembangunan pedesaan dilakukan secara umum
tanpa mengingat karakteristik perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat.
Dalam konteks pembangunan desa dan
masyarakatnya, pembangunan model ini tidak banyak mengangkatmasyarakat desa
menjadi mandiri. Desa dan masyarakat tergantung terhadap model pembangunan yang
yamg tidak dilakukan oleh pemerintah, bahkan birokrasi pemerintah menjadikan
desa sebagai objek pembangunan. Kiranya bukan hanya sekedar objek pembangunan
jugs tidak merata terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara jawa dan luar
jawa. Implementasi dana pembangunan tidak lagi terkontrol seberapa besar dana
pembangunan yang terimplementasikan untuk masyarakat dan dan seberapa besar
yang terserap ke kantong-kantong birokrat.
Setelah reformasi bergulirlah paradigm baru
pembangunan dengan istilah pemberdayaan, namun prinsip ini hanya ada dalam
kata-kata sedang perilakunya birokrat tidak pernah berubah. Kegagalan utama
penerapan teori ini adalah terletak pada pemaksaan. Perkembangan masyarakat
ternyata tidak dapat dipaksakan menerima sesuatu yang asing bagi mereka tanpa
memahami makna teknologi yang harus diadopsi oleh masyarakat.
b. Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
Pengalaman pembangunan jangka menengah
nasional pada umumnya dilakukan diatas meja. Perencanaan pemmbangunan sering
tidak berbasis data empiris tntang apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh
masyarakat. Pada zaman orde baru, baik repelita maupun repelitada, merupakan
susunan perencanaan yang cukup bagus akan tetapi apakah perencanaan itu sesuai
deangan realitas ebutuhan masyarakat? Sudah tentu hal ini tidak banyak
kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat karena dasar filosofi pembangunan
meletakkaan bahwa masyarakt memang harus diubah sesuai dengan keinginan para
teknokrat, karena ada anggapan bahwa masyarakat masih terbelakang dan bodoh.
Kritik terhadap model perencanaan ini kurang
lebih telah dilakukan sejak pertengahan tahun 80an.kata partisipasi masyarakat
perlu diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah lambat
laun mengadopsi kritik yang dilontarkankemudian mekanisme perencanaan
pembangunan dilakukan dari bawah. Mekanisme perencanaan ini telah berjalan
hingga sekarang, akan tetapi mekanisme tetap tinggal mekanisme, sedang hasil
perencanaan pembangunan dari bawah tetap tidak muncul dalam perencanaan
pembangunan nasional dan daerah. Tumpang tindih antar program tak terelakkan
sedang organisasi yang dibentuk oleh setiap departemen tidak bergeser dari
orang-orang yang sama. Ketergabtungan masyarakat terhadap program pembangunan
pemerintah semata bukan karena salah mereka namun salah dalam proses
pembangunan yang dikuasai oleh birokrat ditingkat pusat.
Pada awal tahun 90an ide perubahan dalam proses
perencanaan pembangunan telah bergesr yakni memasuki ide pemberdayaan sebagai
anti tesis terhadap kegagalan pembangunan. Pada saat reformasi berlangsung ide
ini dengan cepat mewarnai wacana dalam birokrasi pemerintahan, akan tatapi wacana
tataplah wacana sedang mind set dan
perlku birokrat tetap tidak berubah.pembangunan jangka menengah nasioanal
menjadi tidak jelas capaiannya dan lagi hingga saat ini pemerintah sendiri
belum pernah melakukan evaluasi secara mendalam tentang kinerja pembangunan
yang yng tela dilakukan. Kesannya, pembangunan ini berjalan asal ada
perencanaan dan program kegiatan, setelah itu selesai dan membuat program untk
taun berikutnya dan berulang-ulang tanpa arah yang jelas.